KOTA BANDUNG - Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (RAKORNAS PB) 2024, yang dilaksanakan di Hotel Pullman Kota Bandung, Rabu (24/04/2024). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Kyai Ma'ruf Amin.
Dalam kesempatan ini, Wapres RI menyampaikan beberapa arahan salah satunya terkait kejadian bencana alam yang terjadi pada tahun 2023, di mana di tahun tersebut kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi.
Ia mengingatkan seluruh stakeholder untuk bahu-membahu berinovasi dalam menghadirkan teknologi yang dapat mendeteksi kebencanaan. Tak hanya itu, teknologi yang dihadirkan oleh kecerdasan manusia sangat berguna untuk memantau potensi bencana.
“Teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalkan risiko bencana,” ujar Ma'ruf Amin melansir dari siaran pers Humas Jabar.
Apabila hal tersebut dapat direalisasikan oleh seluruh pimpinan stakeholders di seluruh Indonesia, Ia meyakini pengendalian risiko kebencanaan dapat dilakukan melalui pemetaan terstruktur dan terintegrasi dengan teknologi.
"Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru," ujarnya.
Wapres juga menekankan pentingnya penguatan pelayanan kebencanaan, melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan. Selain itu, ia pun berpesan agar dilakukan penerapan kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana.
“Agar dipastikan adanya pembagian peran antara Pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang,” ucpanya.
Guna mewujudkan itu semua, Ma’ruf Amin berharap pemerintah daerah berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam skema pembiayaan untuk menanggulangi kebencanaan.
"Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya," tandasnya.
