garut header
Jumat, 28 April 2017   English | Sunda
rss2
Assalam wrwb, Maaf sebelumnya, dimana saya…
assalamualaikum, upami bade magang di dinas…
aslkm.bade naroskeun upami prosedur ngadaamel surat…
Situs yang bagus, sangat bermanfaat. saran…
Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Jadwal Imsakiyah
rss2 berita
Kabupaten Kubu Raya Kalbar Belajar BLUD ke Garut

Kabupaten Garut merupakan kabupaten kedua setelah DKI Jakarta yang mendapat predikat terbaik menurut data yang di terima dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang berhasil menerapkan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Keberhasilan Kabupaten Garut menerapkan Puskesmas BLUD menjadi percontohan dari berbagai Dinas Kesehatan, baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah, salah satunya Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang belajar penerapan Puskesmas BLUD ke Kabupaten Garut.

Kunjungan kerja dalam rangka belajar Puskesmas BLUD dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dr. Berli Hamdani. GS. MPPM, didampingi staff Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, dan para Kepala Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 70 orang.

Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman yang di dampingi asisten 1, Kepala Dinas Kesehatan beserta kepala PKM pasundan dan PKM tarogong kaler, bertempat di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Garut (20/04/2017). Dalam pertemuan itu dilakukan kegiatan pemaparan program Puskesmas BLUD dan tanya jawab.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dr. Berli Hamdani. GS. MPPM, mengatakan, dirinya mendapat rekomendasi untuk belajar ke Garut terkait penerapan Puskesmas BLUD.

“Kami mendapat rekomendasi langsung dari kementrian kesehatan untuk melakukan study banding ke Kabupaten Garut dikarenakan Kabupaten Garut merupakan Kabupaten terbaik setelah DKI Jakarta yang telah berhasil menerapkan puskesmas BLUD, maka dari itu hari ini kami ke Garut untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus belajar Puskesmas BLUD,’ ujar Berli Hamdani.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa, penerapan BLUD sejalan dengan adanya program JKN yang berdampak kepada perubahan kontrak keuangan di Puskesmas selanjutnya adanya surat edaran agar Puskesmas menjadi Puskesmas BLUD.

“Dan tujuan kedatangan kami ke garut untuk belajar bagai mana cara melakukan pengelolaan keuangan di Puskesmas BLUD dan menyusun Rencana Kerja (Renja),” sebutnya.

Selanjutnya, pihaknya ingin mengetahui bagaimana cara menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Puskesmas BLUD, serta bagaimana cara menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan tata cara Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD, agar dikemudian hari tidak ada masalah.

Sementara, Wabup Garut dr Helmi Budiman, mengatakan Puskesmas adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran Puskesmas menjadi semakin vital. Untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas, maka Puskesmas harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran.

Lanjutnya, pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Hal itu yang paling penting dalam proses pembentukan Puskesmas BLUD.

Menurut Wabup pola pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan Puskesmas untuk menggunakan pendapatan negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas Negara.

Mekanisme ini tentu sangat membantu Puskesmas dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran. Tanpa fleksibilitas tersebut sepertinya sulit Puskesmas dapat memberikan layanan prima di era BPJS.

Bila menginginkan puskesmas-puskesmas di Kabupaten Kubu Raya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ada beberapa data yang diperlukan sebagai bahan kajian seperti Peraturan Bupati, data pendapatan dan biaya Puskesmas, struktur organisasi masing-masing Puskesmas.

Selanjutnya, data Pegawai masing-masing puskesmas beserta jabatan dan latar belakang pendidikan. Standar Pelayanan Minimal Puskesmas, kinerja puskesmas, laporan keuangan, SOP setiap unit layanan di masing-masing puskesmas, Rencana Bisnis Strategis dan lainnya.