garut header
Rabu, 07 Desember 2016   English | Sunda
rss2
Assalam wrwb, Maaf sebelumnya, dimana saya…
assalamualaikum, upami bade magang di dinas…
aslkm.bade naroskeun upami prosedur ngadaamel surat…
Situs yang bagus, sangat bermanfaat. saran…
Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Jadwal Imsakiyah
rss2 berita
Implementasi Otda Harus Berorientasi Kepentingan Rakyat

Implementasi Otonomi Daerah (OTDA) di Provinsi Jawa Barat patut berorientasi bagi kepentingan rakyat sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal, namun bisa terjadi pelanggaran ideologi jika penguasa di daerah melakukan intervensi kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses Pilkada.

Penegasan tersebut dikemukakan Ketua KPU Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Barat, Setia Permana kepada garut.go.id disela kesibukannya sebagai nara sumber seminar sehari implementasi Undang-Undang (UU) tentang OTDA dalam penguatan karakteristik daerah di Garut, yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Garut (FORMAG), Selasa (15/3).

Setia Permana juga mengingatkan, KPU Jabar menolak keras adanya desk Pilkada karena fenomena itu dinilai telah mulai memasuki setting lama, namun diapun sangat menyesalkan melempemnya komunitas Jawa Barat terhadap desk Pilkada tersebut.

Disebutkan, justru yang paling rawan dalam proses Pilkada, terletak pada mekanisme pelaksanaan pencalonan kepala daerah yang dilakukan melalui partai politik, sedangkan proses pemilihannya relatuif aman meski setiap pemilih memerlukan biaya sebesar Rp 10.000, maka idealnya pihak KPU tidak dipusingkan oleh mendesaknya kebutuhan biaya.

Mulai Juni mendatang berlangsung proses Pilkada di Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Indramayu, Karawang serta Kabupaten Tasikmalaya.

Nara sumber lainnya dalam seminar sehari itu terdiri praktisi hukum H. Rudi Gunawan SH MH, Yumanius Untung dari panitia anggaran DPRD Jabar serta aktivis Patriotisme Nasional (Patron) Jabar Budi Rajab.

Sementara itu, Ketua FORMAG Rudi Widjaya kepada garut.go.id mengatakan, perhelatan nini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada berbagai kalangan termasuk pemuka masyarakat di daerahnya, karena selama ini masyarakat umumnya hanya menyikapi UU N0.32/2004 hanya seputar proses Pilkada.

Padahal menurut Rudi Widjaya, terdapat hak-hak masyarakat dan dewan yang dibungkam, bahkan peran desa-pun tidak jelas, desa seolah hanya sebagai pajak sedangkan haknya masih belum jelas, katanya.