placeholder for flash movie
Minggu, 31 Agustus 2014   English | Sunda
Sukses Terus Untuk Pemerintah Kab.Garut, kembangkan…
assalamualikum wr wb. Mau bertanya, formasi…
Assalammualaikum.. Perkenalkan, saya nadia.. Mau bertanya,…
Dirgahayu RI ke 69, jayalah selalu…
SMS
Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Jadwal Imsakiyah
Penghargaan
Sindikasi
rss2 berita
Implementasi Otda Harus Berorientasi Kepentingan Rakyat

Implementasi Otonomi Daerah (OTDA) di Provinsi Jawa Barat patut berorientasi bagi kepentingan rakyat sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal, namun bisa terjadi pelanggaran ideologi jika penguasa di daerah melakukan intervensi kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses Pilkada.

Penegasan tersebut dikemukakan Ketua KPU Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Barat, Setia Permana kepada garut.go.id disela kesibukannya sebagai nara sumber seminar sehari implementasi Undang-Undang (UU) tentang OTDA dalam penguatan karakteristik daerah di Garut, yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Garut (FORMAG), Selasa (15/3).

Setia Permana juga mengingatkan, KPU Jabar menolak keras adanya desk Pilkada karena fenomena itu dinilai telah mulai memasuki setting lama, namun diapun sangat menyesalkan melempemnya komunitas Jawa Barat terhadap desk Pilkada tersebut.

Disebutkan, justru yang paling rawan dalam proses Pilkada, terletak pada mekanisme pelaksanaan pencalonan kepala daerah yang dilakukan melalui partai politik, sedangkan proses pemilihannya relatuif aman meski setiap pemilih memerlukan biaya sebesar Rp 10.000, maka idealnya pihak KPU tidak dipusingkan oleh mendesaknya kebutuhan biaya.

Mulai Juni mendatang berlangsung proses Pilkada di Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Indramayu, Karawang serta Kabupaten Tasikmalaya.

Nara sumber lainnya dalam seminar sehari itu terdiri praktisi hukum H. Rudi Gunawan SH MH, Yumanius Untung dari panitia anggaran DPRD Jabar serta aktivis Patriotisme Nasional (Patron) Jabar Budi Rajab.

Sementara itu, Ketua FORMAG Rudi Widjaya kepada garut.go.id mengatakan, perhelatan nini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada berbagai kalangan termasuk pemuka masyarakat di daerahnya, karena selama ini masyarakat umumnya hanya menyikapi UU N0.32/2004 hanya seputar proses Pilkada.

Padahal menurut Rudi Widjaya, terdapat hak-hak masyarakat dan dewan yang dibungkam, bahkan peran desa-pun tidak jelas, desa seolah hanya sebagai pajak sedangkan haknya masih belum jelas, katanya. 

Navigasi
Angkutan Umum
ATM/Bank/Asuransi
Biro Jasa & Layanan Umum
Instansi Pemerintah
Jasa Wisata
Kantor Pelayanan
Keagamaan
Layanan Telematika
Organisasi Masyarakat
Perbelanjaan
Produsen Produk Khas
Sarana Kesehatan
Sarana Pendidikan
Web/Blog
August 2014
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Stats Situs
Tautan Pilihan
spacer