garut header
Sabtu, 01 Oktober 2016   English | Sunda
rss2
Assalam wrwb, Maaf sebelumnya, dimana saya…
assalamualaikum, upami bade magang di dinas…
aslkm.bade naroskeun upami prosedur ngadaamel surat…
Situs yang bagus, sangat bermanfaat. saran…
Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Jadwal Imsakiyah
rss2 berita
Caleg Terancam Pencoretan

KPU Kab. Garut akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) No. 118K/PID.SUS/2008 tertanggal 17 Februari 2009 yang mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Garut untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) No. 154/Pid.B/2006/PN.GRT tanggal 21 Desember 2006.

Alasannya, dari 12 anggota DPRD Garut periode 1999-2004 terdakwa kasus APBD-gate 2, sebagiannya tercatat sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 dan terancam dicoret dari daftar caleg tetap (DCT)

Demikian diungkapkan Ketua KPU Garut Aja Rowikarim kepada “PRLM”, Sabtu (28/2). “Kami akan meminta kejelasan dari PN Garut terkait kepastian putusan MA. Saat ini, kami belum terima berkas putusan secara resmi,” katanya.

Seperti diketahui, MA mengeluarkan putusan No. 118K/PID.SUS/2008 tertanggal 17 Februari 2009 yang mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Garut untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) No. 154/Pid.B/2006/PN GRT tanggal 21 Desember 2006. Dengan terbitnya putusan itu, 12 anggota DPRD Garut periode 1999-2004 sebagai terdakwa dalam kasus APBD-gate 2, dinyatakan bersalah dan MA memerintahkan Kejari Garut segera mengeksekusi putusan itu.

Ke-12 terdakwa kasus APBD Gate-2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan korupsi. Mereka adalah Drs. H. Wawan Syafei, Wan Gunawan Husen, Aun Sapari, Ihat Kadar Solihat, Dadan Slamet, Misbach Somantri, Atang Masgun, Usep Mansur, Nano Subratno, Endang Abdul Karim, Enas Mabarti, dan Abdurahman.

Dalam UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 pasal 50 ayat 1 huruf g, menyebutkan salah satu persyaratan menjadi caleg tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara. Hal tersebut didasari putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Dari 12 terdakwa, salah seorang yang tercatat sebagai caleg yaitu Wawan Syafei. “Karena itu, kami harus memastikan dulu ancaman hukuman yang dituntut JPU pada persidangan terdahulu. Sebab, menurut UU, caleg dicoret jika ancaman pidana mencapai 5 tahun atau lebih,” ungkapnya.

Jumlah caleg di Kabupaten Garut terdiri dari Calon DPD sebanyak 26 orang, DPR RI Jabar 11 sebanyak 170 orang, DPRD Propinsi Jabar 11 sebanyak 159 orang, DPRD Kabupaten Garut sejumlah 708 orang yang tersebar di lima Daerah Pemilihan.

Nilai kerugian negara akibat kasus APBD-gate yang terangkum dalam tiga berkas tuntutan mencapai Rp 6,5 miliar. MA memvonis para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 4 tahun. Selain itu, para terdakwa juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp 200 juta.

Apabila denda itu tidak dibayar, mereka dikenakan hukuman pengganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Mereka juga diharuskan membayar uang pengganti mulai Rp 110.907.100,00 hingga Rp 198.355.850,00.

Jika mereka tidak bisa membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda yang dikuasai. Jika tidak mencukupi, diganti dengan hukuman penjara 1 tahun.

Para terdakwa mantan panitia anggaran DPRD Kab. Garut itu divonis bebas oleh PN Garut tanggal 21 Desember 2006. Lantas Tim JPU yang diketuai Masril N. melakukan kasasi.