placeholder for flash movie
Kamis, 24 April 2014   English | Sunda
assalamu'alaikum. Hapunteun nu kasuhun. abdi warga…
Asslamualaikum.. mau tanya adakah lowongan kerja…
assalamualaikum adakah diantara pengunjung buku tamu…
assalamu'alaikum wr wb. salam sejahtera untuk…
SMS
Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Jadwal Imsakiyah
Penghargaan
Sindikasi
rss2 berita
Caleg Terancam Pencoretan

KPU Kab. Garut akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) No. 118K/PID.SUS/2008 tertanggal 17 Februari 2009 yang mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Garut untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) No. 154/Pid.B/2006/PN.GRT tanggal 21 Desember 2006.

Alasannya, dari 12 anggota DPRD Garut periode 1999-2004 terdakwa kasus APBD-gate 2, sebagiannya tercatat sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 dan terancam dicoret dari daftar caleg tetap (DCT)

Demikian diungkapkan Ketua KPU Garut Aja Rowikarim kepada “PRLM”, Sabtu (28/2). “Kami akan meminta kejelasan dari PN Garut terkait kepastian putusan MA. Saat ini, kami belum terima berkas putusan secara resmi,” katanya.

Seperti diketahui, MA mengeluarkan putusan No. 118K/PID.SUS/2008 tertanggal 17 Februari 2009 yang mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Garut untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) No. 154/Pid.B/2006/PN GRT tanggal 21 Desember 2006. Dengan terbitnya putusan itu, 12 anggota DPRD Garut periode 1999-2004 sebagai terdakwa dalam kasus APBD-gate 2, dinyatakan bersalah dan MA memerintahkan Kejari Garut segera mengeksekusi putusan itu.

Ke-12 terdakwa kasus APBD Gate-2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan korupsi. Mereka adalah Drs. H. Wawan Syafei, Wan Gunawan Husen, Aun Sapari, Ihat Kadar Solihat, Dadan Slamet, Misbach Somantri, Atang Masgun, Usep Mansur, Nano Subratno, Endang Abdul Karim, Enas Mabarti, dan Abdurahman.

Dalam UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 pasal 50 ayat 1 huruf g, menyebutkan salah satu persyaratan menjadi caleg tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara. Hal tersebut didasari putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Dari 12 terdakwa, salah seorang yang tercatat sebagai caleg yaitu Wawan Syafei. “Karena itu, kami harus memastikan dulu ancaman hukuman yang dituntut JPU pada persidangan terdahulu. Sebab, menurut UU, caleg dicoret jika ancaman pidana mencapai 5 tahun atau lebih,” ungkapnya.

Jumlah caleg di Kabupaten Garut terdiri dari Calon DPD sebanyak 26 orang, DPR RI Jabar 11 sebanyak 170 orang, DPRD Propinsi Jabar 11 sebanyak 159 orang, DPRD Kabupaten Garut sejumlah 708 orang yang tersebar di lima Daerah Pemilihan.

Nilai kerugian negara akibat kasus APBD-gate yang terangkum dalam tiga berkas tuntutan mencapai Rp 6,5 miliar. MA memvonis para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 4 tahun. Selain itu, para terdakwa juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp 200 juta.

Apabila denda itu tidak dibayar, mereka dikenakan hukuman pengganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Mereka juga diharuskan membayar uang pengganti mulai Rp 110.907.100,00 hingga Rp 198.355.850,00.

Jika mereka tidak bisa membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda yang dikuasai. Jika tidak mencukupi, diganti dengan hukuman penjara 1 tahun.

Para terdakwa mantan panitia anggaran DPRD Kab. Garut itu divonis bebas oleh PN Garut tanggal 21 Desember 2006. Lantas Tim JPU yang diketuai Masril N. melakukan kasasi.

Navigasi
Angkutan Umum
ATM/Bank/Asuransi
Biro Jasa & Layanan Umum
Instansi Pemerintah
Jasa Wisata
Kantor Pelayanan
Keagamaan
Layanan Telematika
Organisasi Masyarakat
Perbelanjaan
Produsen Produk Khas
Sarana Kesehatan
Sarana Pendidikan
Web/Blog
April 2014
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Stats Situs
Tautan Pilihan
spacer