placeholder for flash movie
Selasa, 23 September 2014   English | Sunda
asm..apakah legalisir ktp bisa di kecamatan?atau…
Assalamualaikum wr wb. maaf saya mau…
Assalamualaikum,.. Maaf , utk pendaftaran cpns…
ass.wr.wb mau tanya. apakah kulifikasi pendidikan…
SMS
Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Jadwal Imsakiyah
Penghargaan
Sindikasi
rss2 berita
Bilik Suara Diswadayakan

Kekurangan 13.260 bilik suara di Garut dipastikan akan dipenuhi secara swadaya di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Garut berencana segera menyosialisasikan cara penggunaan bilik suara alternatif.

Menurut Ketua KPU Kab. Garut, Aja Rowikarim, Rabu (1/4), bilik suara alternatif bisa dibuat dengan bahan kain biasa, kain karung atau kertas dus, sepanjang tidak terlihat dari luar. Diharapkan penggunaan bilik suara alternatif tersebut dapat menutupi kekurangan bilik suara yang tersebar di 5.115 tempat pemungutan suara (TPS) di 424 desa dari 42 kecamatan di Kab. Garut.

Aja mengatakan, sesuai hasil koordinasi, Pemkab Garut siap mencairkan dana stimulan untuk membantu KPU meski tidak dapat digunakan untuk menutupi kekurangan bilik suara yang mencapai Rp 250 juta.

“Pemkab tidak bisa mempergunakan dana stimulan untuk bilik suara, karena sebenarnya bilik suara itu sudah dianggarkan APBN. Kalau nanti digunakan untuk menutupi bilik suara, bupati yang akan disalahkan karena tidak ada dasar hukumnya,” kata Aja.

Menurut Aja, dana stimulan dari pemkab hanya bisa dipergunakan untuk sosialisasi. Karena itu, lanjut Aja, KPU akan meminta setiap TPS menyediakan dana sebesar Rp 60.000 dari hasil swadaya untuk membuat bilik suara alternatif sebesar Rp 15.000/unit. “Masing-masing TPS nantinya harus menyediakan 4 bilik suara”, ucapnya.

Anggota KPU Garut Divisi Logistik, Dadang Sudrajat menyatakan, sesuai hasil inventarisasi logistik yang dilakukam KPU, diketahui jumlah bilik suara yang dibutuhkan KPU Garut sebanyak 20.460 unit untuk 5.115 TPS di 42 kecamatan. Sedangkan yang tersedia saat ini baru sekitar 7.180 unit bekas bilik suara Pemilu 2004. Sehingga, terdapat kekurangan bilik suara sebanyak 13.260 unit.

Dikatakan, proses pendistribusian logistik pemilu hingga ke PPK dan PPS paling lambat pada H-3 atau 6 April 2009. Sesuai jadwal semula, semua masalah logistik sudah harus berada di TPS paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara digelar pada 9 April 2009. (B.117)**

Navigasi
Angkutan Umum
ATM/Bank/Asuransi
Biro Jasa & Layanan Umum
Instansi Pemerintah
Jasa Wisata
Kantor Pelayanan
Keagamaan
Layanan Telematika
Organisasi Masyarakat
Perbelanjaan
Produsen Produk Khas
Sarana Kesehatan
Sarana Pendidikan
Web/Blog
September 2014
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Stats Situs
Tautan Pilihan
spacer