Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara menyatakan, akan mengupayakan pemenuhan biaya perbaikan infrastruktur jalan provinsi di kabupaten, meskipun alokasi dana nya tak mencukupi.

Karena dari kebutuhan biaya Rp1,8 triliun, hanya teralokasikan Rp1 triliun sehingga masih mengalami kekurangan Rp800 miliar, katanya pada peresmian “Agro Klinik” di Balai Benih Hortikultura (BBH) Cisurupan yang dilaksanakan Bupati Garut, Aceng H.M Fikri, Senin.

Padahal perbaikan dan peningkatan ruas jalan provinsi di kabupaten, sangat menunjang mobilitas pemasaran hasil pertanian masyarakat petani, sehingga pihaknya akan berupaya maksimal dengan berbagai pihak memenuhi kekurangan dana tersebut, tegasnya.

Menyusul berkisar 60-70 persen dari sekitar 42 juta penduduk provinsi Jawa Barat, berprofesi sebagai petani yang hingga kini masih “termarjinalkan”, bahkan 67 persen petani Jawa Barat kondisi taraf hidup nya dibawah rata-rata.

Mereka selama ini hanya mahir menanam dan mengolah lahan pertanian, namun ketika dihadapkan pada ketat nya persaingan pasar, belum bisa menyejahterakannya.

Kultur petani selama ini, juga lebih dekat dengan bandar dan cukong akibat “kita” (pemerintah..red) tak memiliki lembaga yang bisa berperan mempasilitasi hasil produktivitas mereka, sehingga diperlukan upaya menjemput bola mencari segmen pasar pemasaran hasil pertanian.

Namun apapun nama lembaga nya, harus terkomando tetapi jangan lagi terulang fenomena kredit usaha tani (KUT) serta Koperasi Unit Desa (KUD) seperti di masa lalu, imbuhnya.

Irfan Suryanagara juga mengingatkan, selama ini telah banyak dana yang diturunkan ke bawah tetapi tak menyejahterakan rakyat, akibat pengelolaannya kerap kurang jelas.

Padahal pada setiap BUMN terdapat alokasi 2,5 persen keuntungan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha pertanian, jika pengelolaan nya bisa dilaksanakan dengan amanah, tegasnya.

Sehingga tak mungkin kabupaten/kota bisa membangun daerah nya tanpa bantuan pemerintah provinsi dan pusat, maka diharapkan terjalin hubungan yang harmonis antar aparat Pemkab/Pemkot dengan provinsi dan pusat dengan menanggalkan ego daerah karena merasa telah berotonomi daerah, katanya.

Karena itu, pemerintah provinsi pun tak mungkin bisa membangun tanpa bantuan pemerintah pusat, akibat keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki nya, sehingga antara lain diserukan agar bisa memanfaatkan alokasi dana Rp6 triliun untuk pemanfaatan pupuk organik.