SIPKD Dan SIKD Online Guna Akuntabilitas Kinerja

Agenda peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana yang handal dan dukungan system informasi yang relefan merupakan jawaban atas terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah mengenai kebijakan desentralisasinya pengelolaan keuangan berada pada organisasi perangkat daerah.

Demikan disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut H. Iman Alirahman SH,M.Si membacakan sambutan Bupati Garut H. Aceng HM Fikri.S.Ag pada acara Sosilalisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut di Ball Room Hotel Danao Dariza Cipanas, Rabu ( 18/5). Hadir Para Kepala SOPD serta para peserta yang terdiri dari kasubag keuangan,bendahara pengeluaran dan staf operator sebanyak 132 orang. Sosialisasi tersebut bekerjasama dengan konsultan PT Usadi Sistemindo Informatika.

Lanjut Sekda, pengelolaan keuangan daerah di satu sisi merupakan sub system dari system penyelenggaraan pemerintahan daeran,disisi lain, posisi pemerintahan daerah merupakan sub system dari pemerintahan pusat. Oleh karenanya dalam konteks pengelolaan keuangan harus dibangun suatu system pengelolaan keuangan yang terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam keuangan Negara.

Hal tersebut yang mendorong Pemerintah Kabupaten Garut mengambil langkah kongkrit guna menyikapi pelaksanaan pengelolaan bidang keuangan daerah melalui upaya reformatif yang penyempurnaanya disemangati untuk mewujudkan good governance sebagai salah satu agenda reformasi.

Program dan pengembangan implementasi SIPKD dan regional system informasi keuangan daerah (SIKD) merupakan program nasional yang terkait dengan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, baik aspek perencanaan,penganggaran,penatausahaan Maupun pertanggungjawaban. Program tersebut sebagai tindak lanjut dari kegiatan development of regional financial management information and reporting system yang merupakan bagian Loan Agreement antara pemerintah RI dan Asian Development Bank (ADB).

Menurut Sekda, harapan dilaksanakannya Sosialisasi ini antara lain: melaksanakan system informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan regional system informasi keuangan daerah (SIKD) yaitu dalam penyusunan anggaran,pelaksanaan dan penatausahaan keuangan,akuntanasi dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada SOPD se- Kabupaten Garut dengan berbasis IT; memperkuat Sumber Daya Aparatur organsiasai perangkat daerah guna mendukung SIPKD, melalui pelatihan-pelatihan;dll.

Tentunya,harapan yang lebih besar adalah terciptanya pelayanan yang lebih baik, baik kepada aparatur maupun masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang prima; adanya keterbukaan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, sehingga menghilangkan distorsi informasi dan miskomunikasi dalam organisasi sehingga terwujud akuntabilitas;efesiensi dan efektifitas pelakasanaan pemerintahan; terpadunya system penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringan system informasi Online antara instansi pemerintah baik pusat dan daerah dalam mengakses data dan informasi.

Menurut Panitia Penyelenggara,Kepala DPPKD Kab Garut ToTong SE,M.Si dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini berdasarkan surat edaran menteri Dalam Negeri no: SE.900/122/BAKD tanggal 13 pebruari 2008tentang petunjuk teknbis pelaksanaan pengembangan dan implementasi SIPKD dan Regional SIKD serta Surat Edaran Menteri Dalam negeri no: SE 900/806/BAKD tanggal 24 nopember 2008 tentang percepatan implenetasi SIPKD Regional SIKD. Dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang mudah,cepat akurat serta akuntabel, terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan lebih baik diwaktu yang akan datang.