placeholder for flash movie
Jumat, 24 Oktober 2014   English | Sunda
:: Menu Utama Pemerintahan Pelayanan Publik


Ijin Pendirian Koperasi
A. Dasar Hukum
  • UUD RI Tahun 1945 pasal 33 ayat 1
  • UU RI.No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
  • PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
  • Kep.Men.Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI.NO 104 .1/KEP./NI.KUKM/X/2002; Tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan,pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.
  • PERDA Kab.Garut No 18 Tahun 2001 tentang Retribusi pelayanan perijinan penyelenggaraan koperasi.

B. Persyaratan

  • Permohonan diatas materai Rp 6000,- ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut
  • Berita acara rapat Pembentukan Koperasi lengkap dengan daftar hadirnya.
  • Daftar susunan pengurus /pengawas
  • Daftar Nama Pendiri
  • Daftar Penyetor modal awal koperasi
  • Neraca awal koperasi
  • Kwitansi penyetor modal awal
  • Fotocopy KTP/KK
  • Foto ukuran 3x4 Pengurus/Pengawas Koperasi
  • Surat keterangan Domisili Koperasi dari Desa setempat diketahui camat setempat
  • Surat keterangan kelayakan dari petugas Dinas Koperasi

C. Prosedur

  • Kuasa Rapat Anggota /pengawas mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum Koperasi yang ditujukan kepada Mentri Koperasi atau yang ditunjuk yaitu untuk Tingkat Kabupaten adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM tingkat kabupaten diatas Materai Rp 6000,-lengkap dengan lampiran persyaratannya.
  • Setelah permohonan disampaikan dan diterima, maka Dinas Koperasi akan meneliti semua persyaratan dan mengadakan pengecekan ke lapangan yang berkaitan dengan kelayakan pendirian koperasi.
  • Apabila ternyata hasil pengecekan lapangan menyatakan layak dan semua persyaratan lengkap serta tidak bertentangan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan pula dengan ketertiban umum dan kesusilaan , maka permohonan pengesahan Badan Hukum dapat diproses dan pengurus yang bersangkutan diwajibkan untuk menyetor Retribusi pendirian sesuai Perda Kabupaten Garut No 18 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi.
  • Pengesahan atas akta pendirian koperasi ditetapkan dengan keputusan Menteri atau yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
  • Dalam hal permintaan pengesahan atas akta pendirian koperasi ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan UU No 25 Tahun 1992 dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan , keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permohonan disampaikan secara tertulis kepada pengurus selaku Kuasa Rapat pendiri dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
  • Terhadap penolakan tersebut, Pengurus atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas pendirian koperasi dalam waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan
  • Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan secara lengkap.
  • Menteri atau yang di tunjuk memberikan keputusan terhadap permintaan ulang; dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang .
  • Dalam hal pengesahan atas akta pendirian koperasi diberikan, Menteri atau yang di tunjuk menyampaikan surat keputusan pengesahan akta pendirian.
  • Dalam hal permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi ditolak Menteri atau yang di tunjuk menyampaikan surat keputusan penolakan serta alasannya kepada kuasa rapat pendirian dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.
  • Keputusan Menteri atau yang di tunjuk terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan terakhir.
  • Apabila Menteri atau yang di tunjuk tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tujuh hari pengesahan atas akta pendirian koperasi diberikan berdasarkan kekuatan PP. RI Nomor 4 Tahun 1994.

D. Waktu
Maksimal 3 bulan dihitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap

E. Biaya
Retribusi untuk akta pendirian koperasi = Rp. 175.000,00

F. Lokasi Pengurusan
Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut : Jl. Suherman No.147, (0262) 232516-239747

Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Navigasi
Angkutan Umum
ATM/Bank/Asuransi
Biro Jasa & Layanan Umum
Instansi Pemerintah
Jasa Wisata
Kantor Pelayanan
Keagamaan
Layanan Telematika
Organisasi Masyarakat
Perbelanjaan
Produsen Produk Khas
Sarana Kesehatan
Sarana Pendidikan
Web/Blog
October 2014
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Stats Situs
Tautan Pilihan
spacer