placeholder for flash movie
Sabtu, 29 Nopember 2014   English | Sunda
:: Menu Utama Pemerintahan Pelayanan Publik



Pajak Daerah

A. Ketentuan Umum
Pajak Daerah pada halaman ini tidak mencakup seluruh jenis Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Garut. Pajak daerah yang dimaksud meliputi : Pajak Reklame, Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet, dan Televisi

B. Dasar Hukum
Pajak Reklame
PERDA Kabupaten Garut No. 4 Tahun 1999
Pajak Hotel
PERDA Kabupaten Garut No. 5 Tahun 1999
Pajak Restoran
PERDA Kabupaten Garut No. 5 Tahun 1999
Pajak Hiburan
PERDA Kabupaten Garut No. 6 Tahun 1999
Pajak Parkir
PERDA Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2001
Pajak Sarang Burung Walet
PERDA Kabupaten Garut No. 26 Tahun 2001
Pajak Televisi
PERDA Kabupaten Garut No. 27 Tahun 2001

C. Prosedur
Dengan mekanisme Official Assessment (bukan Self Assessment) yang dikelola oleh beberapa instansi berbeda sesuai jenis pajaknya, beberapa prosedur pelayanan pajak juga berbeda. Untuk jenis pajak tertentu beberapa prosedur telah diperingkas dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan. Adapun prosedur pelayanan Pajak Daerah secara umum adalah :

1. Pendaftaran Wajib Pajak (WP)
Melalui proses ini calon Wajib Pajak Pribadi Atau Badan mengisi formulir Pendaftaran Wajib Pajak dengan membawa berkas identitas individu (KTP) bagi WP Pribadi atau berkas Badan Usaha (SITU,SIUP,dll) bagi WP Badan.

2. Pemberian NPWPD
Setelah melalui proses pendaftaran WP mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)

3. Pengisian SPTPD
WP diberikan formulir SPTPD sesuai jenis pajaknya dan mengisikan data sejujur-jujurnya dimana kelak data ini akan menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak

4. Perhitungan Besarnya Pajak
Berdasarkan data SPTPD, petugas menghitung besarnya pajak yang harus dibayar WP dan mencatat uraian lengkap perhitungannya pada Nota Perhitungan

5. SKPD
Setelah besar Pajak terhitung maka besar pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang akan diberitahukan pada WP.

6. Penyetoran Pajak
WP membayar pajak sesuai ketetapan melalui media setoran SSPD (Suarat Setoran Pajak Daerah)

7. Tagihan Pajak
WP yang tidak melakukan penyetoran pajak hingga batas waktu yang ditetapkan dalam SKPD diberikan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)
8. Pengenaan Sanksi
WP yang tidak mengindahkan STPD sampai jangka waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

D. Biaya
Pajak Reklame
Luas X Tarif Indeks X Indeks Lokasi X Waktu Pemasangan X Unit.
Tarif Indeks dan Waktu Pemasangan (hari/bulan/tahun) ditentukan dari jenis reklame Kain/Papan Nama Toko/Bilboard/Painting, dll
Pajak Hotel
10% X Omset per Bulan
Pajak Restoran
10% X Omset per Bulan
Pajak Hiburan
15% X Omset Pertunjukkan atau Tiket Terjual
Pajak Parkir
20% dari Karcis Parkir Terjual
Pajak Sarang Burung Walet
15% X Nilai Jual Perolehan (Volume Penjualan X Harga Standard Pasar)
Pajak Televisi
a. Ukuran 14 inci sampai dengan 18 inci :Rp. 12.000,-/Tahun
b. Ukuran 19 inci sampai dengan 21 inci :Rp. 24.000,-/Tahun
c. Ukuran 22 inci sampai dengan 24 inci :Rp. 36.000,-/Tahun
d. Ukuran 25 inci sampai dengan 30 inci :Rp. 60.000,-/Tahun
e. Ukuran 31 inci ke atas : Rp. 120.000,-/Tahun

E. Waktu Penyelesaian : 1 (Satu) Hari Kerja

F. Lokasi Pengurusan :
Selain Pajak Televisi :
-Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut: Jl. Ciledug No.120, 0262-234620
Pajak Televisi :
-Kantor Informasi dan Telematika Kabupaten Garut : Jl. Patriot No.12, 0262-234638

G. Pajak Daerah Lain
Pajak Penerangan Jalan (PLN), Pajak Galian C (Dinas SDAP)
 
Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Navigasi
Angkutan Umum
ATM/Bank/Asuransi
Biro Jasa & Layanan Umum
Instansi Pemerintah
Jasa Wisata
Kantor Pelayanan
Keagamaan
Layanan Telematika
Organisasi Masyarakat
Perbelanjaan
Produsen Produk Khas
Sarana Kesehatan
Sarana Pendidikan
Web/Blog
November 2014
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Stats Situs
Tautan Pilihan
spacer