Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare.
Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.
Sementara di kabupaten Garut sendiri, Program Kotaku salah satunya dilaksanakan di Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut kota, telah menyentuh 47 titik.
Koordinator Badan Keswadayaan Masyarat (BKM), Agus Setiawan saat ditemui diruang kerjanya menyampaikan, program Kotaku 47 titik tersebut akan menelan anggaran Rp 2 Milyar dengan waktu pengerjaan 120 hari.
“Saat ini 47 titik dari 4 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan nilai anggaran Rp 2 Milyar, waktu pengerjaan sampai awal Desember, ditargetkan mencapai 60 persen, namun untuk anggaran baru masuk 70 persen,” katanya, Jumat (15/11/2019).
Program Kotaku di Kelurahan Pakuwon, berada di wilayah RW 01, 04, 05, dan RW 06.
“Dari beberapa titik tersebut beberapa paket pekerjaan diantaranya pekerjaan pemasangan vaping blok, drainase, spal, MCK, intinya lebih ke infrastruktur,” ujarnya.
Diakui Agus, sejumlah kendala dilapangan selalu ada, namun pihaknya memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait program Kotaku ini murni untuk memberantas kekumuhan diwilayah perkotaan, khususnya diwilayah Kelurahan Pakuwon.
“Sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan, karena bagaimana-pun program Kotaku ini merupakan suatu pilar penyangga perekonomian kota dan mendongkrak ekonomi diwilayah tersebut. Karena di dalam itu ada HOK nya,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, dengan adanya program Kotaku bantuan pemerintah, masyarakat dapat menjaga lingkungan yang telah di perbaiki, terutama dalam hal kebersihan.
Sementara itu, Kepala Kelurahan Pakuwon, Tendi menyampaikan, pihaknya hanya sebatas mengetahui program dari pemerintah pusat tersebut.
“Kami hanya sekedar mengetahui, mengecek, dan mengawasi program Kotaku ini, namun yang lebih paham akan dilapangan yakni ketua BKM,” pungkasnya.
Sumber: Humas Diskominfo Garut
