A. Dasar Hukum

• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043).

B. Persyaratan

• Surat permohonan ijin lokasi.
• Akta pendirian perusahaan dan pengesahan Mentri Kehakiman.
• Fotokopi KTP pemohon.
• Surat keterangan NPWP.
• Tanda ke anggotaan REI (bagi pembangunan perumahan).
• Uraian rencana kegiatan pembangunan/ proyek proposal.
• Surat persetujuan Presiden RI bagi PMA dan SPPM dari BKPM untuk PMDN.
• Pernyataan kesanggupan dan memberikan ganti rugi dari atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah.
• Gambar kasar/sketsa lokasi.Untuk perpanjangan tarif izin gangguan dikenakan retribusi sesuai dengan biaya penetapan ijin baru.

C. Waktu Penyelesaian
14 Hari Kerja

G. Lokasi Pengurusan
Badan Perencanaan Pembangan Daerah Kabupaten Garut :
Jl. Patriot No.8, 0262-233063