GARUT, Garut Kota – Pemerintah pusat resmi mengumumkan rekrutmen 1 juta  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer pada tahun 2021.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Garut, Totong beserta jajarannya untuk mengajukan sebanyak-banyaknya guru yang ada di Kabupaten Garut.

“Alhamdulilllah di Hari Guru pemerintah pusat memberikan komitmen UU tetap tidak diubah maksimal jadi PNS 35 tahun, sedangkan bagi mereka yang kategori 2 otomatis akan diangkat menjadi P3K (bagi) yang sudah lulus, dan dikita ditambah honorer. Sekarang seluruh Indonesia menyediakan 1 juta guru, sehingga di Garut silahkan Pak Totong, Pak Mahdar, Pak Maman dan dari anggota dewan pendidikan dengan seluruh stakeholder ajukan sebanyak-banyaknya,” ujar Bupati dalam acara Santunan Program Garut Cerdas untuk 1500 Guru Non PNS dan launching Program Zakat Sedekah Mudah yang diselenggarakan di Aula Bank BJB, Kabupaten Garut, Selasa (24/11/2020).

Menurut Bupati Garut, seorang guru jangan dilihat dari apakah guru itu PNS (Pegawai Negeri Sipil) ataupun Non PNS.

“Guru gak usah yang dikatakan guru PNS atau guru non PNS, nantinya adalah guru yang bekerja yang mendapatkan upah dari negara mencerdaskan kehidupan masyarakat Indoneisa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini juga, Rudy sempat menyinggung sistem Pendidikan di Kabupaten Garut, di mana menurutnya, ke depannya proses pendidikan harus dilaksanakan secara hati-hati.

“Tentu saya berharap ke depan kita melaksanakan proses pendidikan kita juga harus hati-hati, saya akan mengumpulkan dinas pendidikan dan korwil (koordinator wilayah) melalui zoom meeting, karena kita bagaimana pun juga di satu sisi kita harus merespon apa keinginan pemerintah (terkait) kejenuhan anak untuk belajar tatap muka, (namun) disisi lain ada risiko,” ucap Rudy.

Lebih baik, lanjut Rudy, menyiapkan terlebih dahulu solusi untuk menghadapi risiko yang akan ditemui jika melaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Lebih baik kita siapkan risikonya itu, ya mitigasi maksudnya, kita laksanakan itu tapi ada mitigasi yang dilakukan, makanya Dewan Pendidikan, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia),  ya dan struktur ke bawahnya, juga komite yang harus melaksanakan langkah-langkah konkret seperti itu,” pungkasnya.