Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, Jumat (19/06/2020), mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhi Prabowo, dalam kunjungan kerjanya, meninjau Panen Raya Udang di Tambak Udang PT Dewi Laut Aquaculture, di Jalan Raya Lintas Selatan, Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut.

Turut hadir Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), TB. Haeru Rahayu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Aryo Hanggono, Dirjen Perikanan budidaya, Slamet Soebjakto, Dirjen Perikanan Tangkap, M. Zulficar, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto Perbowo, Staff khusus menteri dan Wakil Ketua DPRD Kab. Garut, Enan.

Disela-sela peninjauan Menteri KKP Edhi Prabowo mengatakan, kita mampu menghasilkan udang dengan skala yang besar apabila di dukung dari semua pihak. Dalam lima tahun ini, pantai selatan Pulau Jawa akan menjadi sentra budidaya udang di Indonesia. 

"Kedepannya, seluruh pantai selatan Jawa akan jadi basis sentra budidaya udang," jelas Edi saat diwawancara usai mengikuti panen raya.

Edi menuturkan, pantai selatan Pulau Jawa memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan budidaya udang. salah satu alasannya adalah kondisi airnya yang bagus serta ketersediaan lahan yang cukup luas.

"Kawasannya masih banyak dari Jawa Barat, Jateng sampai Jatim, itu masih potensi. Saya nggak akan berfikir muluk-muluk yang ada dulu yang didepan mata ini juga sudah luar biasa," katanya.

Edi menargetkan, dalam lima tahun ke depan, ada 100 ribu lahan tambak baru yang intensif tercipta di pantai selatan Pulau Jawa. Jika itu terjadi, maka menurutnya tingkat produksi udang Indonesia bisa mencapai 4 juta ton per tahun.

"Target saya, nggak muluk-muluk, 5 tahun ini kalau ada tambahan 100 ribu hektar (tambak) yang langsung intensif, itu luar biasa. 100 ribu hektar dikali 40 ton, jadi 4 juta ton per tahun,"katanya.

Untuk mencapai itu, menurut Edi strategi sebenarnya sangat sederhana yaitu dengan komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan wilayah saja. Dengan itu, dirinya yakin ada percepatan yang baik.

Sementara, soal permodalan kedepannya didorong payung hukum dari OJK dan Bank Indonesia sebagai upaya peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan lahan tambak.

"Soal anggaran bisa sambil jalan, itu nggak sulit. sisanya tinggal Perbankan kedepannya payung hukum dari OJK dan BI, APBN siap tapi belum cukup, peran swasta akan ditingkatkan terus," paparnya.