Program Reformasi Agraria dari Presiden RI Joko Widodo bagi masyarakat yang selama ini menggarap lahan tanpa memiliki kepastian hukum atas tanah garapannya, warga akan menerima sertifikat tanah sekaligus dengan tanahnya.

Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, saat menyerahkan Sertifikat Redistribusi tanah Obyek Landreform lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Harjasari perkebunan Selekta, desa Sukawargi, kecamatan Cisurupan, kabupaten Garut, kepada 408 kepala keluarga, total sertifikat yang diserahkan sebanyak 543, dengan luas tanah 104 Ha, Senin (23/12/2019).

Disampaikan Sofyan Djalil, presiden memiliki rencana besar untuk memperbaiki keadilan dalam bidang ekonomi terutama dalam menguasaan tanah.

”Di sini ada dua program reformasi agraria yang ada di kantor ATR/BPN yaitu pertama Sertifikasi Redistribusi Tanah dan yang kedua Reformasi Agraria yaitu membagikan tanah kepada rakyat terutama tanah yang terlantar. Selain itu ada program PTSL dimana tahun 2025 tanah masyarakat akan didaftarkan dan disertifikatkan,” ujarnya.

Sambung Sofyan Djalil, satu lagi program agraria dari presiden adalah program perhutanan sosial, dimana program ini cukup besar targetnya cukup ambisius yang dikerjakan oleh kementerian Lingkungan Hidup.

”Luasnya seluruh Indonesia mencapai 11 juta Hektar. Semua ini tujuan guna memberikan akses lahan kepada masyarakat, saya menghimbau kepada masyarakat penerima sertifikat untuk tidak memindahtangankan sertipikat itu kepada orang lain,” harap Sofyan Djalil.

Sofyan Djalil juga mengucapkan selamat kepada warga desa Sukawargi, kecamatan Cisurupan atas kepastian hukum kepemilikan tanah yang selama ini menjadi lahan garapannya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan, bahwa kedepan apa yang dimiliki saat ini oleh warga bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan usahanya dengan dibantu oleh Koperasi.

”Silahkan untuk melihat potensi apa yang bisa dibudidayakan untuk dikembangkan, nanti koperasi yang akan memberikan pelatihan dan pemberdayaan serta pelatihan, karena sertipikat itu bisa dijadikan modal usaha yang tentunya melalui koperasi,” papar Teten Masduki.

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Yusuf Purnama, mengklaim capaian pemberian sertifikat di Jawa Barat sudah mencapai 96 persen pada 2019. Pihaknya menargetkan membagikan sertifikat sebanyak 25.503.

"Seperti di Cisurupan sejak tahun 1991 sudah dimanfaatkan masyarakat. Tanah HGUnya tidak dimanfaatkan secara baik. Maka hari ini melalui redistribusi kami serahkan ke masyarakat," ujar Yusuf.

Tanah di Cisurupan itu, lanjutnya, sudah digunakan masyarakat untuk bermacam budidaya tanaman. Para petani juga masih membutuhkan pendampingan terutama dalam kualitas produk tanamannya.

Sementara Bupati Garut H. Rudy Gunawan mengucapkan, selamat datang dan terima kasih kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Menteri Koperasi Teten Masduki yang telah memberikan bantuan yang sangat besar kepada warga masyarakat Garut terutama warga desa Sukawargi kecamatan Cisurupan, kabupaten Garut.

”Tentunya bantuan ini sangat membantu bagi masyarakat kabupaten Garut, saya berharap dengan adanya bantuan ini masyarakat bisa memanfaatkan dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan perekonomiannya,” ungkapnya.

Sumber: Humas Diskominfo Garut