GARUT, Tarogong Kidul - Rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Rumah menjadi tempat berteduh bagi keluarga yang paling aman dan nyaman. Namun, tak sedikit dari masyarakat yang memiliki rumah akan tetapi keadaannya cukup memprihatinkan bahkan bisa dikatakan sebagai rumah tidak layak huni (rutilahu).
Program rutilahu yang diinisiasi oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan ini, dilaksanakan terutama untuk mengetuk hati semua pihak khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh stakeholder.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Garut, Muksin, mengungkapkan, melalui program sosial ini tumbuh rasa empati kepada masyarakat yang kurang beruntung dan memiliki hunian yang kurang layak. Terlebih, saat ini Kabupaten Garut sedang dihadapkan dengan ancaman bencana hidrometeorologi, dan tentunya ini sangat riskan bagi warga yang memiliki rutilahu.
"Jadi targetnya dua yang pertama mungkin kita mewujudkan agar masyarakat yang kurang beruntung Ini mendapat hunian yang layak, kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan kesadaran dan rasa empati dari seluruh kalangan terhadap warga ataupun tetangga kita yang kurang beruntung," ujar Muksin seusai melakukan monitoring dan pendampingan pembangunan rutilahu di Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut, Senin (19/12/2022).
Ia berharap kepedulian sosial yang saat ini sedang digencarkan oleh Pemkab Garut ini, tak hanya berhenti setelah terwujud perbaikan rutilahu saja. Akan tetapi bisa terus dilanjutkan oleh masyarakat ataupun pihak lainnya.
"Karena ini kan sifatnya stimulan, dari pemerintah daerah memberikan stimulan dan diharapkan dapat menggugah, dapat membangkitkan rasa empati dan semangat bergotong-royong di lingkungan masing-masing," tandasnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, kini kian gencar menggaungkan program pengentasan rutilahu. Salah satunya dengan menggelontorkan dana sekitar Rp3.150.000.000 untuk memperbaiki 210 Rutilahu yang tersebar di 42 kecamatan di Kabupaten Garut.
Bahkan, guna menyukseskan program tersebut, Bupati Garut, Rudy Gunawan, menerbitkan Surat Perintah dengan Nomor KP.11.01/5165/Kesra, dengan memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemkab Garut, untuk melakukan pendampingan pembangunan rutilahu di Kabupaten Garut.
Setiap kecamatan di Kabupaten Garut yang didampingi oleh SKPD hingga BUMD di Lingkungan Pemkab Garut, diberikan kuota untuk memperbaiki 5 unit rutilahu, dengan tiap unit rumah masing-masing diberikan bantuan dana sebesar 15 juta rupiah.
Selain melakukan pendampingan, SKPD dan BUMD juga diperintahkan untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan pelaporan atas hasil realiasi pembangunan rutilahu kepada Sekretaris Daerah (Sekda) melalui bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra).
