Angin Segar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemkab Garut Bebaskan Biaya Retribusi PBG

GARUT — Memiliki rumah pertama yang legal dan bersertifikat perizinan kini bukan lagi angan-angan mahal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Garut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut resmi menghapus biaya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dahulu dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khusus bagi kelompok masyarakat tersebut.
Kebijakan afirmasi ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Garut Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR, yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj.) Bupati Garut, Barnas Adjidin, pada 27 Desember 2024.
Langkah ini diambil Pemkab Garut sebagai respons cepat atas Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Perumahan, Menteri PUPR, dan Mendagri) guna menyokong percepatan program nasional Tiga Juta Rumah.
Selain membebaskan retribusi menjadi Rp0 (nihil), Pemkab Garut juga memberikan kepastian waktu pelayanan. Berdasarkan Pasal 12 dalam regulasi tersebut, proses penerbitan PBG dijamin rampung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
"Percepatan pelayanan PBG berupa percepatan proses penerbitan PBG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar serta menggunakan desain prototipe/purwarupa rumah tinggal sederhana," demikian ketetapan tertulis pada Pasal 12 ayat (2) Perbup 66/2024.
Meski memberikan kemudahan administrasi dan pembebasan retribusi, Pemkab Garut menetapkan kriteria yang ketat agar insentif fiskal ini tidak disalahgunakan. Fasilitas ini ditujukan murni bagi MBR yang sedang membangun atau membeli rumah pertama mereka.
Berdasarkan regulasi tersebut, kriteria MBR dibatasi oleh batas maksimal penghasilan per bulan:
- Maksimal Rp7.000.000 per bulan bagi orang perseorangan yang berstatus belum kawin.
- Maksimal Rp8.000.000 per bulan bagi orang perseorangan berstatus kawin (akumulasi pendapatan gabungan suami-istri) atau peserta - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Status penghasilan tersebut wajib dibuktikan melalui dokumen resmi, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), slip gaji dari perusahaan, atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.
Bagi pekerja informal dan pelaku usaha mikro, pembuktian dapat dilakukan melalui surat keterangan penghasilan yang diketahui oleh pihak desa/kelurahan, atau laporan keuangan/rekening koran tiga bulan terakhir.
Pemerintah juga mengklasifikasikan rumah bagi MBR ke dalam dua kategori dengan batasan luas fisik yang mengikat yaitu Rumah Swadaya (dibangun atas prakarsa masyarakat sendiri). Batas maksimal luas lantai adalah 48 meter persegi, berdiri di atas lahan seluas maksimal 84 meter persegi untuk kepemilikan pertama.
Untuk Rumah Umum (rumah subsidi yang dibangun badan hukum/developer), batas maksimal luas lantai adalah 36 meter persegi, dengan luas tanah maksimal 60 meter persegi untuk rumah subsidi pertama. Pemohon perorangan untuk Rumah Swadaya wajib melampirkan gambar rencana tapak (block plan) dan disarankan menggunakan desain prototipe dari pemerintah. Sementara untuk developer yang membangun Rumah Umum, diwajibkan menyertakan site plan khusus kavling MBR dan desain yang dirancang oleh arsitek berlisensi.
Untuk memastikan program ini tidak melenceng dari tujuan utamanya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut diamanatkan untuk melakukan pengawasan.
Pemerintah Daerah memiliki wewenang penuh untuk mencabut PBG yang telah diterbitkan jika di kemudian hari ditemukan pemalsuan data penghasilan, atau jika badan hukum terbukti tidak membangun rumah sesuai peruntukan subsidi MBR.
Pelanggar yang izinnya dicabut wajib mengulang proses pengajuan PBG dari awal dan akan dikenakan retribusi normal beserta denda administratif sesuai ketentuan perundang-undangan. Kebijakan ini diharapkan menjadi jembatan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Garut untuk mewujudkan hunian pertama yang aman, legal, dan diakui negara tanpa harus terbebani oleh ongkos birokrasi.
