Mendeteksi lokasi...
Cari informasi...

Sosialisasi Peraturan Bupati Garut Dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah Di Kabupaten Garut

Senin, 10 Maret 2025 976

GARUT -  Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

 

Tujuan mulia dari Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir. Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan. Menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.


 

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, yang memastikan percepatan proses pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan rumah bagi MBR dan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penghapusan retribusi PBG yang mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR, Pemerintah Kabupaten Garut telah menindaklanjuti dengan menerbitkan antara lain:

1.     Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

2.     Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan

3.     Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan mengundang para pihak termasuk para asosiasi perumahan diantaranya Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Kabupaten Garut, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) wilayah Kabupaten Garut, Ikatan Dewan Pengembang Rumah Berdikari (IKADERI) Kabupaten Garut, Ketua Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) Kabupaten Garut dan para camat serta kepala desa/lurah yang memiliki kawasan perumahan paling banyak di Kabupaten Garut.


footer background
FacebookTwitterInstagramYouTube
assets-logo

Dikelola oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut
Jl. Pembangunan No. 181, Garut, 44151 Provinsi Jawa Barat

+62 262 4895000 [email protected]
Statistik Pengunjung
Online
51
Hari Ini
698
Bulan Ini
8843
Total
60647
© 2026 Pemerintah Kabupaten Garut. All Rights Reserved.