Sosialisasi Peraturan Bupati Garut Dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah Di Kabupaten Garut
GARUT - Program 3 Juta
Rumah merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan
pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.
Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan
berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga
berpenghasilan rendah. Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah menjadi
salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan
kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.
Tujuan mulia dari Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir. Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan. Menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.
Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849
Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan
Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, yang memastikan percepatan proses
pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan rumah
bagi MBR dan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
serta penghapusan retribusi PBG yang mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga
Juta Rumah bagi MBR, Pemerintah Kabupaten Garut telah menindaklanjuti dengan
menerbitkan antara lain:
1. Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Pembebasan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
dan
3. Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Percepatan
Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Garut telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Garut Nomor 66
Tahun 2024 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2025
Tentang Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah dengan mengundang para pihak termasuk para asosiasi
perumahan diantaranya Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
(APERSI) Kabupaten Garut, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat
(HIMPERRA) wilayah Kabupaten Garut, Ikatan Dewan Pengembang
Rumah Berdikari (IKADERI) Kabupaten Garut, Ketua
Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) Kabupaten Garut dan
para camat serta kepala desa/lurah yang memiliki kawasan perumahan paling
banyak di Kabupaten Garut.
