Bupati Garut Jelaskan Penyesuaian TPP ASN untuk Prioritaskan Pembangunan dan Pelayanan Publik
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin apel gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (16/11/2026).
GARUT, Tarogong Kidul – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin apel gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (16/11/2026). Dalam amanatnya, ia menyampaikan kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Bupati Garut menjelaskan, kebijakan tersebut diambil dengan berat hati karena pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal, sementara tuntutan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar terus meningkat. Penyesuaian anggaran ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi keuangan setelah pengesahan perubahan anggaran.
"Ini adalah kondisi yang sangat terpaksa saya laksanakan. Kenapa? Tuntutan masyarakat itu sangat tinggi terhadap pembangunan infrastruktur," katanya.
Selain penyesuaian TPP, keterbatasan anggaran daerah juga berdampak pada penyesuaian kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI/PBPU) BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Bupati mengajak seluruh ASN untuk memaknai kebijakan tersebut sebagai bentuk pengorbanan dan pengabdian bersama kepada bangsa, negara, serta masyarakat Garut.
Menghadapi tahun anggaran mendatang, Bupati Garut menegaskan akan memperketat efisiensi anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia mengaku tengah memanggil seluruh kepala SKPD satu per satu untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan memastikan tidak ada lagi program yang bersifat seremonial atau tidak efisien.
"Saya sekarang lagi intens, lagi minta kepada teman-teman dari SKPD, saya panggil semua SKPD satu persatu, saya yakinkan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan lagi yang tidak efisien, yang tidak berorientasi pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan," lanjutnya.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran pemerintah daerah harus digunakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, terutama untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi.
Foto: Muhamad Azi Zulhakim/Diskominfo Kabupaten Garut
