Bupati Garut Rudy Gunawan, menyinggung masalah kebangsaan, terlebih yang berhubungan dengan empat pilar kebangsaan; Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), saat memimpin apel pagi, di Lapang Setda Kabupaten Garut, Senin (24/08/2020).

Bupati Rudy, minta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan pembinaan terhadap masyarakat. "Untuk masalah kebangsaan saya menitipkan kepada Saudara sekalian karena sekecil apapun di Garut itu menjadi persoalan, sekecil apapun yang berhubungan dengan empat pilar kebangsaan menjadi tanggung jawab Bupati, Forkopimda, TNI/Polri," tuturnya di hadapan peserta apel, dihadiri Wakil Bupati Helmi Budiman, Pj. Sekda Zat Zat Munazat, Para kepala SKPD, sekretaris, kepala bidang, dan para pengawas.

Menurutnya, apel pagi ini sebagai komitmen kedisiplinan yang selalu memancarkan UUD 1945, Pancasila serta komitmen terhadap bhinneka tunggal Ika dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada bagian lain, Bupati mengatakan, masa pemerintahan sekarang ini kita sudah masuk ke dalam tahap untuk perencanaan tahun 2021, yang dokumennya sudah selesai siap dikirim kepada DPRD.

"Karena hari Selasa dan Rabu DPRD melakukan reses, mungkin minggu depan melakukan langkah-langkah untuk pembahasan KUA PPAS, sehingga, untuk pelaksanaannya harus sudah mulai dari sekarang untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.," ujarnya.

"Pemkab juga akan mengajukan Nota Pengantar APBD 2021 untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sampai diadakannya kesepakatan bersama tentang APBD 2021 sebelum diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat," ungkapnya.

Bupati Rudy melanjutkan, khusus mengenai Covid-19, dirinya sudah menugaskan Wakil Bupati dr. Helmi Budiman dalam waktu dua hari untuk melakukan pengkajian dengan Tim Gugus Tugas yang lain, terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan kelonggaran, diantaranya acara pernikahan, pusat pariwisata dan lain sebagainya.

“Dengan melonjaknya Covid-19 di Kabupaten Garut, selama dua hari ini kami akan menugaskan Wakil Bupati untuk mengevaluasi. Apakah obyek wisata dan kegiatan pernikahan perlu ditutup atau tidak, nanti kita tunggu hasilnya," pungkasnya.