Program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan TP4P (pusat) dibubarkan berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan Menko Polhukam Mahfud Md dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Bupati Garut mendukung langkah tersebut.

Bupati Garut H. Rudy Gunawan menyatakan, pengerjaan proyek yang bersumber dari dana negara di daerahnya tidak perlu diawasi oleh TP4D jika semua sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku.

"Kalau semua menaati kontrak ini, semua akan benar, tidak perlu ada TP4D, dan tidak perlu ada pengawas," kata Rudy Gunawan, Sabtu (23/11/2019).

Selama ini, lanjut dia, masih ada pemborong dalam pengerjaan proyek pembangunan di Garut yang hasilnya tidak memuaskan, bahkan terjadi keterlambatan.

"Yang ada sekarang ini keterlambatan (pengerjaan proyek)," katanya.

Semua pihak, kata dia, harus mengedepankan moral yang lebih baik dan menunjukkan tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Garut.

Ia berharap pengerjaan proyek yang anggarannya bersumber dari negara dapat dilaksanakan dengan baik, tidak disubkontrakan lagi atau dijual.

"Jangan disubkontrakan, jangan dijual," katanya.

Setelah tidak ada TP4D, menurut dia, pemerintah daerah akan lebih tegas dengan melibatkan tim internal pemerintah daerah.

"Saya akan lebih keras lagi sekarang ini," katanya.

Sumber: Humas Diskominfo Garut