BANDUNG – Bupati Garut, Rudy Gunawan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi terintegrasi bersama seluruh kepala daerah se Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3/2021).
Dalam konferensi persnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menyampaikan bahwa Jawa Barat mempunyai 2 fungsi dalam pemberantasan korupsi ini.
“Alhamdulillah di hari ini kami mengumpulkan semua kepala daerah sehubungan dengan selesainya Pilkada, hari ini banyak kepala daerah - kepala daerah baru tentu butuh penguatan terkait strategi pemberantasan korupsi, Jawa Barat punya 2 fungsi bagi pemerintah provinsi satu membereskan wilayah di dalam Pemprov Jawa Barat sendiri, yang kedua adalah membina 27 Kota Kabupaten,” ujar pria yang akrab disapa Emil.
Emil mengatakan bahwa ada beberapa hal yang disampaikan oleh KPK kepada para pemangku jabatan di daerah, salah satunya tupoksi pertama dari KPK adalah edukasi dan prevensi sistem.
“Ada pencapaian-pencapaian yang sudah dibimbing oleh KPK, tapi di sisi lain juga kasus-kasus masih ada sehingga kita di awal tahun 2021 ini mengundang Ketua KPK langsung untuk memberikan pandangan-pandangan, strategi-strategi, salah satu yang kami terima luar biasa adalah bahwa KPK tidak hanya urusan penindakan itu nomer tiga, dua pertamanya adalah edukasi,dan prevensi system,” ucapnya.
Untuk menunjang tupoksi edukasi dan prevensi sistem ini, lanjut Emil, ia meminta rekan-rekan media untuk memberitakan pencapaian edukasi dan pencegahan yang dilakukan oleh KPK, sehingga masyarakrakat mempunyai rasa optimis terkait sistem pemberantasan korupsi.
“Dua pertama ini kita bangun dan rekan-rekan media juga bisa memberitakan juga pencapaian-pencapaian edukasi dan pencegahan, jadi tidak hanya yang breaking news penindakkan, sehingga masyarakat bisa punya rasa optimis makin ke sini bahwa sistem pemberantasan korupsi semakin baik, mudah-mudahan kami dan 27 bupati wali kota tahun ini akan lebih baik dalam menyelenggarakan bangunan, sehingga kualitas pelayanan publik bisa jauh lebih maksimal,” lanjut Emil.
Sementara itu, Pimpinan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Henrry Muryanto, menuturkan bahwa pemberantsan korupsi adalah tanggung jawab bersama.
“Hari ini kita ada di Jawa barat dalam rangka salah satu upaya anak bangsa melakukan pemberantasan korupsi, tadi kami sampaikan bahwa pemberantas korupsi adalah tanggung jawab kita Bersama, aparatur pemerintah daerah, aparatur pemerintah pusat, seluruh anak bangsa, termasuk rekan-rekan wartawan, harus memberikan andil dalam rangka pemberantasan korupsi,” tutur Henrry.
Ia meminta kepada para kepala daerah untuk melakukan perbaikan sistem, untuk meniadakan kesempatan tindakan korupsi terjadi, salah satunya dengan menjadu kontak fisik dalam surat perizinan.
“Kami minta untuk melakukan perbaikan system, jauhi kontak fisik dalam surat perizinan, pelayanan publik, sehingga akan memudahkan rakyat dan akhirnya tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi, yang ketiga kami sampaikan walaupun kita sudah melakukan Pendidikan masyarakat, pencegahan dengan cara perbaikan system, kalau masih ada korupsi maka tetap kita akan lakukan dengan tegas, dengan cara penindakan,” pungkasnya.
