GARUT, Tarogong Kidul – Bupati Garut, Rudy Gunawan, menghadiri rapat forum perangkat daerah gabungan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Garut, di Aula Bappeda Garut, Kabupaten Garut, Selasa (2/3/2021).
Dalam sambutannya Bupati Garut menyampaikan. bahwa pendapatan Kabupaten Garut cukup tertekan akibat pandemi Covid-19 ini, sehingga menyebabkan beberapa program kegiatan tidak bisa dibiayai.
“Tentu ini penting karena saya berharap di masa pandemi ini kita mengalami penekanan yang luar biasa dari sisi pendapatan, pendapatan kita dari dana transfer yang merupakan sumbangan terbesar dari APBD kita, itu mulai sekarang lebih daripada 250 miliar, artinya banyak program kegiatan yang tidak bisa dibiayai karena sumber pendapatan yang terbuka,” ujar Bupati Garut dalam sambutannya.
Rudy juga menekankan agar kecamatan dapat melaksanakan fungsi demokrasi serta meningkatkan indeks desa membangun di masing-masing desa yang ada di kecamatan.
“Saya juga berharap kecamatan juga melaksanakan fungsi demokrasi dan indeks desa membangun di masing-masing desa, karena sekarang ini masih ada 20 desa lebih yang status tertinggal, meskipun kita ada beberapa desa sudah mandiri, sudah maju, dan berkembang, ini juga menjadi perhatian karena desa sekarang ini mempunyai anggaran yang langsung diberikan oleh APBN (Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara), ke Garut pun kurang lebih sekitar 600 Miliar,” ucapnya.
Untuk menunjang hal tersebut, lanjut Rudy, pihaknya akan memperkuat fungsi kecamatan dengan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung di kecamatan.
“Nah tentu fungsi kecamatan kita perkuat, kita melaksanakan pembangunan di kantor-kantor kecamatan, kita juga memberikan fasilitas ke camat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai camat, dan juga memberikan secara regulasi kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan,” ungkapnya.
Termasuk salah satunya terkait permasalahan administrasi kependudukan di masyarakat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
“Termasuk masalah klasik ini mengenai KTP dan Kartu Keluarga, ini saya mohon fargo-fargo (peralatan cetak e-ktp) yang sudah ada, kalau ada kerusakan cepat diperbaiki oleh Disdukcapil, supaya nanti di kecamatan ini masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan masalah yang berhubungan dengan administrasi kependudukan,” lanjut Rudy.
Ia juga menuturkan, saat ini pihaknya memberikan beberapa tugas kepada camat salah satunya menjadi komandan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di wilayah kecamatan.
“Kecamatan juga saya berharap menjadi bagian dalam mengkontrol pelaksanaan pembangunan daerah, selain kita camat ini saya beri tugas di masa pandemi ini sebagai komandan Satgas di sana, dan Garut daerah yang berhubungan dengan kebencanaan, jadi memberikan tugas penguatan kecamatan di bidang mitigasi bencana,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain agar memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan ke depan.
“Saya berharap juga ke dinas-dinas lain ya, dalam rangka memberikan pelayanan prima, setelah ini harus memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan ke depan, karena tema RKPD ini ada yang namanya penguatan yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi, melanjutkan pembangunan infrastruktur kesehatan, dan meningkatkan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Garut.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara sekaligus Ketua BAPPEDA Garut, Agus Ismail, mengatakan, berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021 hingga 15 Februari 2021, ada sebanyak 9.547 usulan yang masuk, dengan yang diteruskan ke forum perangkat daerah sebanyak 8.018 usulan.
“Pada kesempatan ini pula perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan yang dilaksanakan dari tanggal 02 Februari sampai dengan 15 Februari 2021, dengan jumlah usulan masuk sebanyak 9.547, dan yang diteruskan ke forum perangkat daerah sebanyak 8.018 usulan,” ujar Agus dalam laporannya.
Ia mengatakan, Kecamatan Malangbong, merupakan kecamatan dengan usulan terbanyak dengan 753 usulan.
“Adapun untuk 5 kecamatan pengusul terbanyak adalah Malangbong dengan 753 usulan, Cisurupan 693, Cibalong 516, Tarogong kidul 379, dan Cibatu 363 usulan, yang terbagi kedalam empat sektor (atau) bidang (yakni) sektor infrastruktur, sektor ekonomi dan sumberdaya alam, sektor sosial budaya, sektor pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
