JAKARTA - Kabupaten Garut meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 sebagai 10 daerah terbaik di Indonesia dalam pembangunan daerah untuk kategori kabupaten dan kota. Bersama Kabupaten Garut, satu daerah di Jawa Barat, yakni Kota Depok. Sedangkan untuk Kategori Provinsi, Provinsi Jawa Barat meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 sebagai daerah terbaik pertama di Indonesia dalam pembangunan daerah. Terbaik kedua diraih oleh Provinsi Kalimantan Selatan disusul DKI Jakarta di peringkat ketiga.
"Alhamdulillah tadi berdasarkan yang disampaikan, bahwa Kabupaten Garut masuk ke dalam 10 besar, dan dikatakan bahwa Garut itu keempat," ujar Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, usai menghadiri acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024, yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (6/5/2024).
Menurut Barnas, pencapaian itu harus dilakukan, tidak hanya masuk 10 besar, namun bila perlu harus masuk satu atau dua besar.
PPD 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi komprehensif terhadap pembangunan daerah yang lebih kuat.
Penilaian PPD 2024 dilakukan secara hibrida mulai tanggal 15 Januari - 25 April 2024. Penilain terdiri dari dua tahap, yaitu penilaian dokumen perencanaan dan inovasi daerah, kemudian wawancara dan verifikasi melalui Focus Group Discussion (FGD) serta kunjungan lapangan.
Musrenbangnas tahun 2024 diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
RKP yang disusun akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045.
Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PNN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, beberapa menteri kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda), hingga Kepala Bappeda di seluruh Indonesia.
Pj. Bupati Garut yang didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Didit Fajar Putradi, mengatakan jika dalam arahannya Presiden RI berharap agar hasil Musrenbangnas ini menjadi suatu tolok ukur tidak di tahun 2024 saja tetapi untuk keberlanjutan di tahun-tahun berikutnya.
Barnas menjelaskan, jika penyelenggaraan Musrenbang tahun ini sama dengan Musrenbangnas sebelumnya, yang dimulai dari tingkat desa hingga nasional, hanya saja yang membedakan, tahun ini perencanaannya merupakan tahun terakhir kepemimpinan Jokowi.
"Maka beliau berpesan bahwa capaian-capaian itu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan," tutur Barnas menambahkan.
Melalui Musrenbangnas ini, lanjut Barnas, ada beberapa tantangan yang harus dilalui, mulai dari percepatan informasi, penyiapan potensi dan sumber-sumber yang bisa dilakukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga menyiapkan langkah-langkah untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045.
"Kita juga harus menyiapkan langkah-langkah tidak hanya di 2025 tapi kita juga sampai 2045 yang tentunya Kabupaten Garut ini akan banyak melakukan langkah-langkah yang jelas terhadap perubahan misalnya nanti dengan adanya pintu tol di Kabupaten Garut, tentu itu akan memberi dampak sosial ekonomi, politis, dan lain sebagainya terhadap kemajuan perkembangan Garut," ucapnya.
Sementara dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan. Tanpa sinkronisasi rencana besar pemerintah tidak akan berjalan maksimal.
"Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yaitu RKP. Tetapi yang belum adalah sinkronisasi dengan rencana besar yang kita miliki. Oleh karena itu sinkronisasi menjadi kunci," ujar Presiden.
Oleh karena itu, imbuh Jokowi, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 harus berdasarkan 3 prinsip yaitu inline atau seirama, kemudian berorientasi pada hasil, dan tepat sasaran serta strategis.
"Oleh sebab itu saya berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, agar semuanya inline, semuanya seirama, dan semuanya tepat sasaran, dan nanti hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat," ujarnya.
Jokowi mencontohkan, saat pemerintah pusat membangun bendungan dan irigasiI primernya, maka pembangunan irigasi sekunder dan tersiernya dilakukan oleh pemerintah daerah.
Begitu juga dengan pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan dan jalan penunjangnya dikerjakan oleh daerah. Posisi kunci sinkronisasi dari pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda.
"Semuanya harus inline dengan RPJPN, RPJPD, RKP, dari kementerian sampai ke daerah itu harus segaris. Sinkronisasi ini kunci di daerah ada di Sekda dan Bappeda," ungkapnya.
