GARUT, Tarogong Kidul - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menerima audiensi dari Universitas Pancasila terkait dengan rencana program untuk lokasi fokus di Hulu Sungai Cimanuk dan Desa-Desa sekitar DAS Cimanuk. Audiensi diterima Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Garut, Budi Gan Gan Gumilar, berlangsung di Ruang Rapat Bupati Garut pada Senin (25/3/2024). Turut dihadiri sejumlah pejabat, yaitu : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Didit Fajar Putradi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Agus Ismail, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Jujun Juansyah.
Asisten Administrasi Umum, Budi Gan Gan Gumilar, menyambut baik kunjungan Universitas Pancasila sebagai upaya kolaborasi dalam pembangunan Garut. Budi menjelaskan bahwa Universitas Pancasila bersama Green Climate Fund (GCF) akan membantu pelestarian lingkungan di daerah tersebut, dengan rencana kerjasama yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) serta persiapan data yang dibutuhkan.
"Sekarang sudah hadir di sini, mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik ke depan dan Garut semakin hijau lagi," ucap Budi.
"Harapannya ini ke depan Kabupaten Garut dengan tindakan:tindakan intervensi dari GCF ini, Kabupaten Garut di musim kemarau air kecukupan, di musim hujan tidak banjir," katanya.
Direktur Inovasi dan Pengembangan Usaha Universitas Pancasila, Setia Damayanti, menjelaskan bahwa pendanaan dari GCF ini merupakan tindak lanjut dari riset dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh universitas tersebut.
Program yang akan dilaksanakan di hulu Sungai Cimanuk bertujuan untuk mengatasi aliran air yang terlalu cepat guna mencegah banjir serta memunculkan kembali mata air untuk mengatasi masalah kekeringan.
"Tentunya dengan program-program yang dibutuhkan oleh Garut, yang berkaitan dengan climate change, jadi seperti contohnya ada FOLU Forestry on Other Land Use, lalu ini bicara mengenai forestry dan mangrove, yang nantinya akan kita garap bersama-sama, ya programnya dari Kabupaten Garut," ujarnya
Setia memaparkan, bahwa nantinya program ini akan dilaksanakan di hulu sungai Cimanuk, dengan mengatasi aliran air di hulu tidak terlalu cepat sehingga dapat mencegah terjadinya banjir, bahkan dapat memunculkan kembali mata air untuk mencegah terjadinya masalah kekeringan.
Program ini direncanakan akan disubmit ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI pada akhir Maret, dengan pelaksanaan selama 7 tahun dan manfaat yang diharapkan dapat dirasakan selama 20 tahun.
Salah satu output yang diharapkan adalah pemulihan hutan di gunung serta kesejahteraan masyarakat melalui keamanan pangan (food securty), pertanian, perkebunan, perikanan, dan penyelesaian masalah sampah.
