Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Garut mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dalam pertemuan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Se-Jawa Barat melalui Video Conference di Garut Command Center, Selasa (11/08/2020).
Acara diawali laporan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil tentang kondisi Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat selama bulan Agustus 2020 diantaranya Jumlah Tes PCR mencapai 175.260, Zona Risiko Kabupaten/Kota di Jabar terdapat 14 Kab/Kota, sedang dan 13 Kab/Kota berisiko rendah.
Gubernur mengusulan kepada presiden untuk memperbanyak pengadaan kit PCR portabel. Inovasi Jabar berbentuk koper PCR yang mudah dibawa ke pelosok yang tidak terjangkau mobil PCR untuk meningkatkan rasio pengetesan PCR di Jabar.
Gubernur melaporkan terkait kesiapan Jabar dalam memproduksi alat-alat kesehatan, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan juga melaporkan pelaksanaan Pergub 60/2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat.
Usai acara, Bupati Garut H. Rudy Gunawan menyampaikan bahwa Presiden berharap kondisi wilayah di Jawa Barat bisa mendekati zona hijau dan daerah bisa menanggulangi persoalan ekonomi kemasyarakatan.
"Penguatan pada struktur ekonomi di daerah harus dilakukan secara optimal supaya tidak terdampak lebih jauh oleh masalah covid 19," ungkapnya.
Bupati Rudy menjelaskan potensi pertanian menjadi prioritas supaya ketahanan pangan bisa terjaga untuk mengantisipasi jika nanti terjadi menurunnya daya beli, masyarakat masih mempunyai cadangan-cadangan pangan.
Tak hanya itu, Bupati Rudy menegaskan, Presiden juga meminta terus mensosialisasikan wajib masker dan physical distancing serta menghindari kerumunan.
“Jelas di Jawa Barat sudah wajib masker, di Garut sendiri kita terus mensosialisasikan disiplin penerapan protokol kesehatan,” tuturnya.
Namun Bupati Rudy mengakui, saat ini Pemkab Garut kesulitan mengendalikan
pergerakan masyarakat dan menjaga disiplin penggunaan masker. Kondisi
ini membuat pemerintah daerah kesulitan melakukan pengendalian wabah
Covid-19.
“Makanya, penegakkan hukumnya dengan masker saja sudah,
jadi ini berat bagi kita kalau masyarakat tidak disiplin, susah. Pakai
masker adalah sama dengan lockdown, PSBB,” tegasnya.
Pemkab Garut
berencana memberlakukan denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan
masker. Namun, sepertinya pelaksanaannya akan dilakukan oleh TNI-Polri
sesuai instruksi presiden.
“Denda akan diberlakukan sesuai perintah presiden, instruksinya ke Kapolri dan Panglima TNI,” tegasnya.
Bupati Rudy juga menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ada tiga klaster penyebaran Covid-19 yang harus diwaspadai, yaitu lingkungan perkantoran, kalangan tenaga kesehatan dan tempat wisata.
"Arahan tersebut telah dilaksakan oleh kabupaten Garut dengan menggelar tes swab massal yang diikuti ratusan ASN di lingkungan Pemkab Garut. Kegiatan Swab massal diawali pada Senin (10/08/2020) kemarin, dan akan terus berlanjut sampai bulan Oktober 2020, dengan sasaran ASN, masyarakat dan pegawai lainya," ujarnya.
Bupati Garut menambahkan, akan melaksanakan tes swab massal sebanyak 400 per hari, sekaligus jadi bagian acara peringatan HUT RI ke-75. Sedangkan untuk kalangan tenaga kesehatan dari jumlah 4.000 tenaga kesehatan yang ada di Garut, 1.000 di antaranya telah menjalani tes swab.
"Pemkab Garut menargetkan 1 persen warga Garut menjalani tes swab sebagaimana anjuran WHO. Sekarang yang sudah swab baru sekitar 10.000, termasuk tenaga kesehatan, kami harapkan akhir Oktober nanti bisa selesai," pungkasnya.
